Ini yang paling sering kedua. Dimarahin responden. Pernah juga ding diomelin kepala desa. Bak tersangka. Biasanya, terjadi karena salah paham. Disangka, BPS itu Badan Pemberi Bantuan. Padahal tugas pokok BPS tidak sampai ke situ. Akhirnya, mereka menolak didata kalau toh ujungnya tidak ada bantuan.

Pernah juga diceramahin panjang lebar. Kasar secara verbal tepatnya. Oleh Bapak Pejabat. Ya udah, diem aja ngedengerin. Mana pas nyacah Susenas lagi. Dokumen TERBAIK deh itu, berbusa-busa kita dibuatnya. 😄

Responden menolak untuk didata sudah biasa kami terima, tapi kalau sampai 'ngata-ngatain' wah itu luar biasa!. Sakitnya merasuk hingga ke dalam sukma. Hahah.

Nah, giliran BPS punya hajat besar dan buka pendaftaran mitra, Bapak 'mantan' yang pernah marah-marahin saya itu datang ke kantor ikut ngelamar, dan saya kebetulan subject matternya. Saat BPS punya hajat dan membuka sistim kontrak, gajinya lumayan, bisalah traktiran keluarga tujuh hari tujuh malam. 😊

"Lho, itu kan sesebapak yang waktu itu?." Ternyata beliau sudah pensiun,  😄

Dengan senang hati, saya tolaklah bapak itu. Maafkan saya Bapak. 🙏

"Maaf Pak, sudah saya tandain wajah Bapak." *senyum kemenangan. 😄 Gak gini-gini juga sih, tapi memang waktu itu saya lebih memilih petugas yang muda-muda dan lebih tangkas. Meskipun ya, seandainya hubungan yang terbina di awal sudah baik, saya punya hak veto untuk meloloskan.

"siapa yang menanam dia akan menuai." Sederhana saja sih saya, permudahlah urusan orang lain, maka hidupmu akan dimudahkan.

Hati-hati duhai responden yang baik hatinya. Jangan sampai hari ini menolak di data, esok-esok ternyata butuh kerja. Camkan itu!. 😅

3. Dokumen Tidak Diisi

Ini salah satu TANTANGAN yang paling MENANTANG dari mendata PERUSAHAAN.

Ini yang masih menjadi PR besar juga. Agak tidak mudah memang mendapatkan data perusahaan. Apalagi kalau yang diminta adalah neraca keuangan. Alamat, bakal berbulan-bulan prosesnya. Itu juga biasanya tetap tidak dapat isian. 😄

***
Nah, demikian beberapa contoh penolakan yang diterima. Banyak sih contoh lain yang lebih menantang. Semoga sudah mewakili ya Mbak Artha. 😄

Perlu tambahan bahwa tidak semua bersikap demikian. Yang selama ini cukup responsif, menerima dengan tangan terbuka, bahkan sampai nyanguin sekeranjang buah untuk dibawa pulang jauh lebih banyak. 😍

Saya juga sangat mengapresiasi pengusaha yang baik sekali dalam memberikan jawaban saat pendataan. 😊

Btwe, aniway busway. Ada yang penasaran gak kenapa sih pake di data-data segala? ngerusuh aja nih BPS. 😊

Mengapa pendataan diperlukan? 

Singkat saja, untuk pembangunan Bangsa. Kebijakan, evaluasi, perencanaan negeri membutuhkan data yang berkualitas. BPS adalah lembaga negara non departemen yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan amanat ini.

Partisipasi setiap warga negara akan menentukan baik tidaknya data yang akan dihasilkan.

Nah, tantangan sebenarnya untuk BPS adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya data kepada masyarakat dan kegunaan setiap partisipasi mereka dalam pemenuhan jawaban pada survei/sensus yang dilakukan oleh BPS.

Bahagia rasanya jika bertemu responden baik hati, serasa terbayar lunas segala perjuangan di tengah panas, hujan, mengarungi lautan, masuk keluar hutan naik turun lembah demi perjuangan mendapatkan data.

Apa efeknya jika saya menolak untuk di data?

PENJARA. 

Berdasarkan UU No 16 Tahun 1997 tentang statistik pasal 27 disebutkan bahwa, setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik oleh Badan.

Payung hukum pada UU tersebut juga mengatur tentang jaminan kerahasiaan data responden.

lebih lanjut, pada pasal 38 dijelaskan bahwa responden yang dengan sengaja menolak bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 39 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dasar dan atau statistik sektoral dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Regulasi peraturan ini yang belum banyak diketahui oleh khalayak, dan belum secara tegas digunakan oleh BPS sebagai salah satu alternatif cara mengurangi rendahnya respon rate.


Selama ini, cara yang digunakan masih cara kekeluargaan dan baik-baik.

Tetapi, barangkali, ke depan regulasi kebijakan akan semakin diperbaiki dan diperketat. Jangan sampai menjadi pesakitan di bui hanya karena urusan menolak data!.

***

Jadi, begitu Mbak Artha. 😊 Semoga ada sedikit gambaran.

Nah, untuk Mbak Artha, selamat, telah terpilih menjadi pemenang pada giveaway dua tahun blog ini. 👏👏👏

Mbak Artha berhak mendapatkan jeng jeng jeeeng:

Jaket cantik ini 😍


Berikutnya untuk Mbak Anis Khoir dan Mbak Laelatul Qomariah inshaAllah akan mendapatkan bingkisan buku menarik dari saya. 😍. Setiap pemenang inshaAllah akan saya hubungi masing-masing.

Barokallah, semoga bermanfaat. Terimakasih banyak untuk masukan dan sarannya. Khusus saran Mbak Anis saya belum bisa merealisasikan karena sudah begitu templatenya. 😚. 🙏. Semoga ke depan, blog ini bisa lebih banyak memberikan manfaat lagi. Amin ya rabbal alamin.

-salam sepenuh cinta- 😘😘